Teritori Konsumsi
Uni Eropa
Mengapa teritori?
Dalam proyek EPICC, kami menggunakan konsep teritori untuk memahami dan mendiskusikan bagaimana rantai komoditas global beroperasi di tiga wilayah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati dan sosial yang tinggi di belahan bumi selatan. Sebuah teritori bukan hanya sebuah wilayah yang secara resmi dibatasi oleh kuasa pemerintah sebagai ruang administratif yang terbatas, tetapi juga merupakan sumber hubungan ekologis yang terjadi di ruang yang kompleks dan politis di mana konflik, kekuasaan asimetris, berbagai tingkat pemerintahan dan tata kelola (termasuk swasta dan internasional) ikut bermain. Sebuah wilayah dipenuhi oleh hubungan sosial-lingkungan, konstruksi dan teka-teki sosio-legal, serta interkoneksi sosio-keanekaragaman hayati.
European Union
Uni Eropa (UE) dipilih sebagai wilayah konsumsi atas produk komoditas tersebut. Dengan istilah ini, kami mengidentifikasi lebih dari sekadar kombinasi geografis dan aktor yang menerima barang yang diekstraksi dan/atau ditransformasi di wilayah tropis EPICC (wilayah ekstraksi yang dipaparkan di atas) dan yang mengkonsumsinya atau mengalami fase transformasi lainnya. Sebaliknya, wilayah konsumsi dipahami lebih dari sekadar entitas penerima (pembeli) barang, tetapi sebagai blok politik, hukum, ideologi, dan ekonomi yang memberikan berbagai bentuk tekanan yang merefleksikan cara barang diproduksi di tempat lain, logistik dibentuk, dan nilai dialokasikan. Lebih dari sekadar tujuan akhir untuk barang-barang tropis, Uni Eropa adalah konstruktor bersama (historis dan saat ini) dari wilayah ekstraksi dan dinamika sosial-lingkungan yang terjadi di sana.
Uni Eropa adalah ekonomi terbesar di dunia, blok perdagangan terbesar, sumber investasi asing langsung pertama, dan pedagang barang dan jasa manufaktur terbesar di dunia.
Keunggulan Uni Eropa adalah hasil dari upaya liberalisasi perdagangan yang berlangsung lama yang pada awalnya dilakukan oleh Negara-negara Anggota dan sejak tahun 1957 telah menjadi kompetensi eksklusif Masyarakat Ekonomi Eropa – pada awalnya – dan Uni Eropa – sejak tahun 1993. Saat ini, Uni Eropa memiliki 41 perjanjian perdagangan dengan 72 negara, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA), dan Perjanjian Asosiasi (AA). Perjanjian perdagangan dengan Kolombia (serta Ekuador dan Peru) telah diterapkan sementara sejak tahun 2013, perjanjian politik dengan kawasan ekonomi Mercosur (termasuk Brazil) telah tercapai, dan perjanjian perdagangan dengan Indonesia saat ini sedang dinegosiasikan.
Kisah kepemimpinan perdagangan Uni Eropa adalah kisah global, sebuah kisah yang mengaitkan kebijakan, praktik, dan dinamika Uni Eropa dengan konstruksi ekonomi global dan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi ciri khas wilayah lokal. Hal ini telah terjadi selama ratusan tahun selama masa kolonial, dan terus berdampak pada wilayah produksi dan distribusi nilai. Oleh karena itu, perdagangan dan investasi dapat dilihat sebagai cara untuk mengintegrasikan tanah, orang, dan tenaga kerja asing dalam ekonomi UE dan demi masyarakat UE, sambil mempertahankan jarak yang dijamin oleh batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi.
Interkoneksi yang erat ini dan implikasi redistributifnya dapat dijelaskan dengan tiga data utama:
- Nilai ekspor Uni Eropa sebagian besar berasal dari ekspor barang manufaktur, barang bernilai tambah dan barang mewah, sedangkan sebagian besar impornya diwakili oleh bahan mentah;
- Pasar Uni Eropa terkait erat dengan produksi bahan mentah yang terjadi di “negara-negara berkembang”: tidak termasuk bahan bakar, Uni Eropa mengimpor lebih banyak dari negara-negara berkembang dibandingkan dengan Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Cina jika digabungkan;
- Jika kita memperhitungkan emisi yang dihasilkan oleh barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Uni Eropa tetapi diproduksi di tempat lain, dan emisi yang dihasilkan di Uni Eropa untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di luar Uni Eropa, Uni Eropa merupakan pengimpor neto absolut yang tinggi untuk CO2.
Oleh karena itu, pentingnya bahan mentah dari apa yang disebut sebagai negara Global South (khususnya mineral dan komoditas agrikultur) dan Uni Eropa sebagai pemimpin ekonomi dunia merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Hal ini telah diakui oleh Komisi Uni Eropa dalam indikasi posisi Uni Eropa dalam perdagangan dunia, di mana dinyatakan dengan jelas bahwa “Mengamankan pasokan bahan mentah yang berkelanjutan merupakan prioritas utama bagi Uni Eropa [karena] bahan mentah, seperti logam dan mineral atau bahan berbasis hutan, telah menjadi semakin penting bagi ekonomi, pertumbuhan, dan daya saing Uni Eropa [dan] Lebih dari 30 juta lapangan kerja di Uni Eropa dan banyak sektor ekonomi utama seperti otomotif, kedirgantaraan, dan energi terbarukan bergantung pada pasokan bahan mentah yang berkelanjutan.”
Dalam hal komoditas agrikultur, Bager dan rekan-rekannya telah memberikan perhatian pada ‘offshoring‘ eksternalitas lingkungan, khususnya deforestasi. Namun, eksternalitas sosial-lingkungan lainnya dapat diperhitungkan, dan merupakan inti dari proyek EPICC. Bagi para penulis, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen internasional terkemuka untuk barang-barang yang terkait dengan deforestasi (yang disebut sebagai ‘komoditas yang merisikokan hutan’ (FRC)). Dari tahun 2015 hingga 2017, impor FRC oleh Uni Eropa dikaitkan dengan perkiraan risiko deforestasi tahunan sebesar 190.000 hektare. Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh impor minyak kelapa sawit, kedelai, hasil hutan, kakao, dan kopi dari beberapa negara. Meskipun pangsa impor relatif Uni Eropa dari banyak negara FRC telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, impor Uni Eropa telah meningkat secara absolut.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Uni Eropa, termasuk pergeseran menuju ekonomi yang ‘lebih hijau’ dan bentuk-bentuk produksi dan konsumsi yang lebih ‘berkelanjutan’ (makanan, energi, dll.), dengan demikian bergantung pada proses ekstraksi yang terjadi di sepanjang rantai nilai global. Namun, pelanggaran lingkungan dan sosial yang terjadi di ujung lain dari rantai ini jarang dikaitkan dengan tanggung jawab dan perilaku Uni Eropa. Demikian pula, tindakan yang dilakukan secara regional dan yang menggambarkan Uni Eropa sebagai pemain yang ‘bertanggung jawab’ bertentangan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Uni Eropa di luar perbatasannya atau – seperti dalam kasus Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi – tidak mengakui kekhususan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah-wilayah yang akan terpengaruh oleh keputusan sepihak tersebut.
